Jaring Aspirasi Masyarakat, Kemenkumham Jateng Gelar Penyuluhan Hukum Serentak di Tiga Tempat

Semarang - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia menggelar Penyuluhan Hukum Serentak di seluruh Indonesia. Khusus di wilayah Jawa Tengah, kegiatan ini dipusatkan di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Universitas Islam Sultan Agung, dan Universitas Wahid Hasyim Semarang pada Kamis, (15/08).

Baca juga: 20 Bintara Otsus Papua Purna Tugas di Brebes

Puluhan Dosen, mahasiswa, hingga berbagai elemen masyarakat lainnya antusias mengikuti kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan beserta para narasumber yang merupakan Penyuluh Hukum dan Analis Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

Bukan hanya bertujuan untuk menyemarakkan peringatan Hari Pengayoman ke-79, penyuluhan hukum serentak ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaring aspirasi, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendekatkan layanan hukum kepada unsur akademisi hingga masyarakat. 

Baca juga: Babinsa Koramil 01 Kodim 0703 Cilacap Peduli Pembangunan Sarana Agama dan Pendidikan

Kegiatan penyuluhan serentak tahun ini mengusung tema “Partisipasi Publik Terhadap Rancangan Peraturan Presiden Tentang Kepatuhan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan dan Pelaksanaan Hukum”.

“Pada tahun 2024 ini Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM berusaha mengakselerasikan upaya pengabdian menuju Indonesia emas tahun 2045 dengan partisipasi bermakna masyarakat dalam sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan demi menghasilkan sebuah regulasi yang tidak hanya berkualitas tapi juga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, ” kata Deni di Aula Universitas Islam Sultan Agung.

Baca juga: STTAL Ciptakan Prototipe Drone Dua Media

Deni menyebut bahwa hal tersebut dilakukan guna menyerap aspirasi serta ide dari unsur akademisi dalam mengoptimalkan proses pembentukan produk hukum di Indonesia. Selain itu juga upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk menata kesadaran dan kepatuhan hukum dalam ruang lingkup Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Publik dengan menggagas disusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hukum yang diimplementasikan.

Baca juga: Diskusi Kompetensi: Masa Depan LPK, LKP, BLK dan LSP

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Jawade Hafidz  bersama jajarannya juga bersyukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut, ia menilai kegiatan itu penting untuk menjamin kinerja Kemenkumham dalam memastikan layanan hukum tepat sasaran.

“Kami mendukung penuh untuk optimalnya program penyuluhan ataupun layanan hukum yang dilakukan oleh Kemenkumham. Ini juga menjadi perhatian kami yang terus berkomitmen untuk mencerdaskan bangsa dan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, ” pungkasnya.

Baca juga: Ferdiansyah Minta Ketegasan Pemerintah Soal Standar Nasional Pendidikan Indonesia

Di tempat berbeda, Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Mastur juga mengapresiasi atas antusiasme para civitas akademika. Hal itu juga bertujuan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.